*Notulensi Rapat KLASNAS PP Lombok* _(tanggal 6 September 2018, tempat: Dinas Sosial Provinsi NTB)

*Notulensi Rapat KLASNAS PP Lombok*
_(tanggal 6 September 2018, tempat: Dinas Sosial Provinsi NTB)
Daftar hadir: terlampir_

Pengantar
*Pak Iyan Kusmadiana,*
Kasubdit Penanganan Korban Bencana Anak, Direktorat PSKBA Kemensos RI

tanggal 14, 15, 16 September ada kunjungan anggota DPR dari komisi 8

- Humanitarian assistance: Transisi darurat bantuan kemanusiaan tetap dilaksanakan

- Disarankan mengarahkan dukungan dan bantuan ke Sumbawa karena response di tempat pengungsian dirasa masih sangat kurang. Bantuan non-makanan (perlengkapan pengunsgian, misalnya: tandon air, tenda, dll.) sedang dimintakan oleh KEMENSOS RI untuk mengcover kebutuhan di Sumbawa. KEMENSOS berusaha dengan sungguh-sungguh agar layanan yang diberikan di Sumbawa sama dengan yang diberikan di Lombok.

- Untuk membantu masyarakat dalam masa transisi sebelum mendapatkan Hunian Tetap, maka diharapkan organisasi-organisasi yang saat ini bergerak dalam response Gempa NTB untuk mendukung pembangunan Hunian Sementara (Huntara) berikut layanan pendukungnya (WASH, Pendidikan, Kesehatan, dll.).

- KEMENSOS RI dan Dinas Sosial Prov. NTB akan melakukan Bakti Sosial TAGANA untuk membangun Huntara di lokasi yang akan segera ditetapkan. Rekan-rekan NGO sangat diharapkan mendukung kegiatan pembangunan Huntara ini, misalnya dalam hal pemenuhan standard Huntara dan aspek-aspek layanan lainnya.

Pengantar dari
*Bpk. Yolaks*, Plt. Deputy 2 - BNPB

- Terkait Program Jadup Kemensos: data harus by name by address dan yang sudah terverifikasi. Diharapkan dengan bantuan jadup ini bisa memulihkan kehidupan masyarakat ke situasi normal

- Anak-anak di lokasi pengungsian agar terus diberikan dukungan psikososial.

- Lansia masih kurang mendapat perhatian dalam hal bantuan yang mereka butuhkan. Untuk itu diharapkan rekan-rekan NGO juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan kebutuhan para lansia.

- Terkait dukungan psikososial ini perlu sejalan dan sinergi antar lembaga. Jika ada kekurangan-kekurangan di lapangan diharapkan untuk dapat saling berkoordinasi untuk mencari solusi dan tidak saling menyalahkan, apalagi mem-blow up ke media.

- Terkait koordinasi: saat ini masih belum ada POSKO Kabupaten. Sehingga menimbulkan kesan bahwa aktivitas penanganan korban gempa semuanya dilakukan oleh pemerintah pusat/tingkat nasional. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten untuk segera mendirikan POSKO Kabupaten. Keberadaan POSKO Kabupaten dan POSKO Provinsi ini sangat penting untuk koordinasi dan hand-over (serah terima) keberlanjutan program di masa mendatang. Selain itu keberadaan POSKO Kabupaten dan POSKO Provinsi akan meningkatkan akuntabilitas, karena akan muncul kejelasan tentang peran pemerintah propinsi, kabupaten dan kecamatan. Akuntabilitas ini sangat penting, apalagi akan segera dilaksanakan penyaluran bantuan stimulant untuk pembangunan rumah bagi para korban gempa melalui transfer rekening bank. Diharapkan juga, koordinasi antara Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan dapat lebih ditingkatkan, agar menghindari stagnasi di level kecamatan dalam hal proses pencairan stimulant bantuan pembangunan rumah.

- Teamwork diutamakan. Yang penting adalah spirit kemanusiaan, untuk itu Pemerintah dan NGO harus selalu sinergi dan saling menyapa. Jika diperlukan, TAGANA dapat di-“manfaat’-kan tenaganya untuk manajemen bantuan dan logistic.

- NGO/lembaga yg datang juga harus melaporkan diri, supaya semua jelas dan bisa dijaga kualitas penanganannya
- WASH: perlu diperhatikan standard dan jumlah toilet, air dan manajemen pengolahan sampah

- Komunikasi: berikan pesan dengan bahasa yang sederhana, halus, dan menenangkan masyarakat, diharapkan juga untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan lain-lain melalui tokoh masyarakat dan pemuka agama. Local wisdom harus dipakai. Contoh: panci dan kayu yg digantung untuk alaram gempa

- Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB bisa dicairkan jika ada surat permintaan dari Pemerintah Daerah. Sampai saat ini belum ada surat dari pemda. Ini bisa mempengaruhi pencairan dana DSP.

Pengantar *Bpk. Chandra Aprinova*, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Dinas Sosial Provinsi NTB.

- Prioritaskan pembangunan huntara ke korban yg rumahnya di area patahan

- Jumlah dan titik pengungsian tidak jelas, padahal ini target utama agar pembangunan huntara bisa dilakukan

- Diharapkan bantuan rekan-rekan NGO untuk menentukan kriteria  pemilihan titik pembangunan huntara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Bakti Sosial TAGANA.

*Diskusi Terkait Huntara:*

- Himbauan dari Kementerian PUPR: Huntara sebaiknya jangan dibangun di atas rumah rusak, agar pembangunan rumah baru nantinya tidak terganggu dengan adanya huntara.

- Arahan BNPB: huntara harus di dekat rumah/halaman rumah. Tapi harus dipikirkan lokasi pembuangan puing-puing bangunan lama-nya.

- Jika ada permintaan, tentara siap membantu pembersihan bangunan rusak, ada sekitar 300 personil yang dipersiapkan.

- Untuk pendirian pembangunan huntara di atas lahan yang bukan milik pengungsi: harus dilakukan pendekatan kepada pemilik lahan serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hal ini untuk menghindari konflik di masa datang (setelah pendampingan dari NGO selesai), khususnya masalah-masalah yang muncul dari pemakaian lahan orang lain yang dipakai untuk pembangunan huntara (misalnya: apakah lahannya dipinjamkan secara sukarela atau harus bayar menyewa, apakah lahannya akan ditanami jika misalnya huntara didirikan di area kebun atau sawah, dll.).

Sharing dari MDMC:
MDMC telah membangun sekitar 20 hunian sementara dimana dalam pembangunannya menggunakan material-material bekas rumah lama yang masih bisa digunakan agar dapat mengurang sampah puing dan menekan biaya. Di Desa Lekok ada relokasi, untuk itu dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan huntara untuk memastikan tidak ada masalah di masa yang akan datang.

Pak Joko Jumadi (Lembaga Perlindungan Anak NTB):

Masyarakat Lombok lebih nyaman tinggal di berugak. Mereka merasa itu paling aman dan nyaman. Untuk itu berugak bisa dijadikan salah satu model untuk desain huntara. Kendalanya adalah material: khususnya daun kelapa dan alang-alang yang dipakai untuk atap. Diharapkan ada NGO yang menggarap sector pembuatan atap daun kelapa dan alang-alang ini di NTB, karena kebutuhan akan atap trasdisional ini akan selalu ada, apalagi saat ini dimana banyak orang akan mendirikan Huntara.

Bagi lembaga yang membuat Hunian Tetap harus mendapatkan ijin dari PUPR, dimana salah satu syarat pemberian ijin dari PUPR adalah lulus dari uji material, uji desain dan uji daya-tahan Huntap yang akan dibangun.

Bagi Masyarakat yang sudah di-verifikasi dan di-validasi bahwa rumah mereka benar-benar rusak, maka mereka tetap berhak mendapat bantuan stimulant pembangunan rumah walaupun mereka  mendapatkan bantuan Hunian Sementara. Jadi masyarakat yang sudah tervalidasi bahwa rumah-nya benar-benar rusak, tidak perlu takut untuk menerima bantuan hunian sementara karena tidak akan menghilangkan hak mereka dalam menerima bantuan stimulant pembangunan rumah rusak (kategori rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta).

Sharing dari MDS yang mendampingi Desa Tanjung. Saat ini sudah membuat 20 rumah contoh dan akan membangun lebih banyak lagi tetapi terkendala dengan material bangunan, dimana material bangunan di Lombok saat ini stok-nya langka dan harganya sangat mahal. Akibatnya MDS tidak berani menyampaikan kepada masyarakat: kapan rumah-rumah yang saat ini dalam proses pembangunan akan selesai pengerjaannya. Usulan: pemerintah untuk mebantu logistic ketersediaan bahan bangunan di Lombok dengan misalnya membantu transportasi pengiriman material mahal, dengan bantuan transporetasi ini diharapkan harga material di Lombok akan menjadi normal dan cukup ketersediaannya.

Terkait kelangkaan dan mahalnya material bangunan ini, saat ini sedang dilakukan “Survey Pasar Bersama” (Joint market Assessment) dimana yang termasuk dalam obyek yang disurvey adalah: seng dan bamboo di Lombok. Diharapkan dengan survey pasar ini dapat dipetakan bagaimana pasar seng dan bamboo yang ada di Lombok, termasuk di dalamnya rantai pasar. Salah satu tujuan survey ini adalah mengupayakan munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan yang di survey tersebut sehingga perekonomian dan kehidupan social pasca bencana dapat terdorong kea rah yang lebih baik.

*Diskusi terkait WASH:*
- Diperlukan manajemen pengelolaan sampah untuk menghidari masalah-masalah kesehatan, apalagi saat ini sudah mulai musim hujan dimana sampah bisa menjadi sumber munculnya penyakit.

- Perlu penyadaran terkait air minum dan air bersih, karena masih ditemukan kebiasaan masyarakat langsung meminum air dari dari sumber air.

- Selain itu juga perlu penyadaran masyarakat terkait bahaya kebiasaan melakukan BAB sembarangan (Open defecation) di beberapa titik. Karena hal ini juga dapat menjadi sumber penyakit.

- Ada ide untuk meng-inisiasi pelaksanaan “Hari Bersih” pada hari Selasa, 11 September 2018. Dimana diharapkan seluruh komponen masyarakat melakukan kegiatan pembersihan lingkungan sekitar sekaligus mengkampanyekan Pola Hidup Bersih dan Sehat.

- Diharapkan di lokasi-lokasi pengungsian ada pemisahan sampah plastic dan sampah organic. Untuk sampah plastic ini kemudian dapat dilakukan kerjasama dengan pihak pembeli limbah plastic.

- Diharapkan ada truk-truk pengangkut sampah yang berkeliling untuk mengambil sampah di lokasi-lokasi pengungsian.

*Diskusi Kekerasan Berbasis Gender*
- Di Desa Bayan ada indikasi pelecehan yang dilakukan oleh anak-anak dengan mengintip orang mandi. Untuk itu upaya pencegahan yang dilakukan pemisahan kamar mandi perempuan dan laki-laki serta memastikan desain toilet memperhatikan factor keamanan dan kenyamanan bagi pemakainya, khususnya toilet perempuan.

- Situasi pengungsian (kurangnya pengawasan, tenda yang tidak bersekat, tidak adanya privacy) mengakibatkan munculnya kasus pernikahan anak, dimana ada anak-anak yang kemudian dinikahkan setelah ketahuan melakukan hubungan badan.

- Ada issue bilik mesra yg dibuat dengan sangat mencolok desain dan warnanya. Pembuatan “Bilik Mesra” ini perlu pengkajian yang lebih mendalam karena juga berpotensi untuk memunculkan kekerasan berbasis gender. Bagaimana sebaiknya terkait bilik mesra ini? Karena masyarakat pada umumnya juga merasa malu untuk ke Bilik Mesra.

- Di Daniang dan Khayangan tidak ada Bidan dan Dokter kandungan perempuan membuat ibu hamil agak malu untuk memeriksakan diri.

Info dari PKBI:
PKBI NTB memberikan layanan: KESPRO, KB, perawatan IMS, HIV/AIDS, dan response GBV di desa Mendana, Tanjung dan Desa Selengen, Khayagan.

*Diskusi Dukungan Psikososial*
- Sharing dari MDS: Dukungan psikososial yang baik salah satunya adalah jika petugasnya bisa tinggal bersama dgn masyarakat.

- MDS bersedia untuk memberikan haring pengetahuan terkait dukungan psikososial ini dengan menyediakan pelatih jika diperlukan dan membagikan materi-materi layanan Psikososial yang mereka miliki. Penjangkauan masyarakat yang lebih luas ini diperlukan karena sebenarnya:
70% penyintas tidak perlu penanganan khusus; penangananya cukup dengan aktivitas-aktivitas kebersamaan sederhana
20% penyintas bisa ditangani oleh relawan terlatih dan terampil
Dan hanya kurang lebih 10% penyintas yang harus diberikan layanan oleh psikiater, dimana sampai saat yang masuk golongan 10% ini MDS belum menemukan kasusnya.

- Harap diperhatikan bahwa yang jadi fokus perhatian sebenarnya bukan anak-anak yang mau keluar untuk mengikuti aktivitas, tapi justru anak-anak yang tidak mau keluar dari tenda untuk berbaur mengikuti aktivitas.

- Sharing Hope Indonesia: Memberikan layanan Dukungan Psikososial di RSUD Provinsi untuk anak-anak dan pasien. Saat ini sedang memberikan dukungan layanan psikososial untuk guru dan murid di beberapa Sekolah Dasar. Direncanakan akan memperluas layanan ke Sembalun.

- Perlu juga secara khusus memikirkan layanan dukungan psikososial untuk laki-laki karena masih banyak yang beranggapan bahwa laki-laki lebih mampu menahan stress. Untuk itu diperlukan strategi khusus agar laki-laki tidak merasa enggan untuk mengakses layanan dukungan psikososial ini.

*Diskusi Perlindungan Anak*
- Kondisi Pengungsian meningkatkan resiko terjadinya kekerasan pada anak. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjamin perlindungan anak. Perlu adanya pengawasan lingkungan pengungsian dan kegiatan-kegiatan rutin untuk anak juga harus dilakukan karena saat ini masih masa libur. Kegiatan rutin ini juga dapat dimanfaatkan untuk memastikan semua anak terlindungi dengan selalu memastikan semua anak ikut kegiatan (menanyakan pada anak yang lain jika ada anak yang tidak ikut kegiatan karena apa) agar pada akhirnya dapat menjangkau anak-anak yang “tidak terlihat” (anak-anak yang tidak mau berbaur dengan anak lainnya).

- Kasus pernikahan anak masih tinggi, diperlukan strategi untuk mengatasi hal ini. Banyak media-media KIE yang bisa diakses dari lembaga-lembaga NGO (misalnya materi kampanye dari Unicef, WVI, YSTC, dll).